Jasa Pengiriman Barang Apakah Kena Pph 23?

Tarif Pph 23 newstempo
Tarif Pph 23 newstempo from newstempo.github.io

Pengertian Jasa Pengiriman Barang

Jasa pengiriman barang merupakan layanan yang disediakan oleh perusahaan atau individu untuk mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Jasa ini sangat penting dalam era globalisasi seperti sekarang ini, di mana banyak orang membutuhkan pengiriman barang untuk keperluan bisnis, e-commerce, atau kebutuhan pribadi.

Apa Itu PPh 23?

PPh 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan dalam bentuk sewa, royalty, dan jasa teknik yang diterima oleh pihak yang bukan merupakan badan usaha tetap. PPh 23 juga dikenakan atas jasa pengiriman barang, terutama jika jasa pengiriman tersebut diterima oleh pihak yang bukan merupakan badan usaha tetap.

Pengenaan PPh 23 pada Jasa Pengiriman Barang

Apakah jasa pengiriman barang kena PPh 23? Jawabannya adalah tergantung pada kondisi dan pengaturan perpajakan yang berlaku. Jika jasa pengiriman barang diterima oleh pihak yang bukan merupakan badan usaha tetap, maka jasa pengiriman tersebut dapat dikenakan PPh 23.

Pengertian Badan Usaha Tetap

Badan usaha tetap adalah bentuk usaha yang memiliki kegiatan dalam jangka waktu tertentu di suatu negara dan memenuhi kriteria tertentu. Jika pihak yang menerima jasa pengiriman barang merupakan badan usaha tetap, maka jasa pengiriman tersebut tidak akan dikenakan PPh 23.

Pengecualian Pengenaan PPh 23 pada Jasa Pengiriman Barang

Ada beberapa pengecualian pengenaan PPh 23 pada jasa pengiriman barang, antara lain:

1. Pengiriman Barang yang Dilakukan oleh Pihak yang Bukan Badan Usaha Tetap

Jika jasa pengiriman barang diterima oleh pihak yang bukan merupakan badan usaha tetap, maka jasa pengiriman tersebut akan dikenakan PPh 23.

2. Pengiriman Barang yang Dilakukan oleh Badan Usaha Tetap

Jika jasa pengiriman barang diterima oleh badan usaha tetap, maka jasa pengiriman tersebut tidak akan dikenakan PPh 23.

3. Transaksi yang Tidak Melebihi Ambang Batas Tertentu

Ada ambang batas tertentu dalam pengenaan PPh 23, jika nilai transaksi jasa pengiriman barang tidak melebihi ambang batas tersebut, maka jasa pengiriman tersebut tidak akan dikenakan PPh 23.

4. Penggunaan Jasa Pengiriman Barang oleh Badan Pemerintahan

Jasa pengiriman barang yang digunakan oleh badan pemerintahan tidak akan dikenakan PPh 23.

Pelaporan dan Pembayaran PPh 23 pada Jasa Pengiriman Barang

Bagi pihak yang menerima jasa pengiriman barang dan dikenakan PPh 23, perlu melaporkan dan membayar pajak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaporan dan pembayaran PPh 23 dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem perpajakan yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Kesimpulan

Jasa pengiriman barang dapat kena PPh 23 jika diterima oleh pihak yang bukan merupakan badan usaha tetap. Namun, terdapat pengecualian pengenaan PPh 23 pada jasa pengiriman barang, seperti pengiriman barang oleh badan usaha tetap atau jika transaksi tidak melebihi ambang batas tertentu. Penting bagi pihak yang menerima jasa pengiriman barang untuk memahami aturan perpajakan yang berlaku dan melaporkan serta membayar PPh 23 sesuai ketentuan yang berlaku.

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia